Senin, 12 Juli 2021
Layanan vaksinasi gotong royong (VGR) berbayar menuai kritik dari sejumlah pihak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tidak mempersoalkan vaksinasi COVID-19 berbayar, tetapi vaksinasi gratis mesti tetap berjalan.
"Vaksin mandiri memang beberapa waktu lalu banyak pihak yang minta supaya bisa ada vaksin mandiri.
Contohnya pengusaha yang ingin vaksin karyawan-karyawannya.
Tetapi yang vaksin gratis tetap mesti jalan untuk masyarakat yang sudah dialokasikan oleh pemerintah," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2021).
Dasco menjelaskan vaksinasi berbayar diperuntukkan bagi mereka yang ingin memilih jenis vaksin. Menurutnya, layanan vaksinasi berbayar itu diputuskan antara pemerintah dengan komisi kesehatan DPR, yakni Komisi IX.
"Ini kan bagi yang mau memilih vaksin, ini kan vaksinnya ada macam-macam. Yang mau pilih vaksin ikut fasilitas vaksin mandiri dengan vaksin yang dikehendaki. Tapi fasilitas vaksin gratis yang disiapkan pemerintah terus berjalan dan gratis," terang Dasco.
"Waktu itu sudah diputuskan antara pemerintah dan Komisi IX DPR bahwa program ini bisa dijalankan, program ini bisa dijalankan," imbuh Ketua Harian DPP Gerindra itu.
Seperti diketahui, pemerintah kini membuka vaksinasi gotong royong berbayar. Vaksinasi berbayar ini bisa didapat di Klinik Kimia Farma.
Layanan vaksinasi COVID-19 berbayar ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes ) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, yang merupakan perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021. Permenkes ini ditetapkan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021.
Layanan VGR berbayar ini dikritik sejumlah pihak. Rencananya layanan VGR berbayar ini mulai bisa didapatkan hari ini, namun ditunda.